DUGAAN KORUPSI BUPATI BONE BOLANGO ISMET MILE RP. 7 MILYAR

Ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Bone Bolango datang melaporkan dugaan Korupsi, Bupati Bone Bolango, Drs. Ismet Mile senilai Rp. 7 Milyar berdasarkan hasil kerja Pansus Investigasi DPRD Bone Bolango ke LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), saya bayangkan betapa bangga masyarakat Bone Bolango kepada mereka. Mereka adalah pahlawan yang akan mendorong transparansi pengelolaan negara agar hasilnya nanti dinikmati oleh rakyat. Hanya deklarasi Gerakan Rakyat Ganyang Korupsi yang mereka lakukan kemudian menjadi sepi justru setelah mereka teriak. Kemana suaramu yang lantang dulu itu, hai sahabat-sahabat anggota dewan?

Adalah rombongan DPRD Bone Bolango, Gorontalo antara lain Ketua DPRD Bone Bolango, Goron¬talo, Antoni Karim, Aleks Olii & Fajar W (Wakil Ketua DPRD), Musta Sidiki (Ketua Fraksi PPP DPRD Bone Bolango), Muzakir Jauran (Ketua Fraksi Golkar Komisi III), Amran Mustapa (Ketua FPDI P) dan Abd. Gafur Nasaru (FPAN) mendatangi DPP LIRA untuk mengadukan kasus dugaan Korupsi Bupati Bone Bolango, Drs. Ismet Mile senilai Rp. 7 milyar serta sejumlah kasus lainnya.
Menurut mereka kepada Presiden LIRA, Drs. M. Jusuf Rizal, SE dugaan korupsi Bupati Bone Bolango, Gorontalo, Drs. Ismet Mile tidak main-main karena berdasarkan hasil kerja Pansus Investigasi DPRD Bone Blolange, Goron¬talo bekerjasama dengan Kejaksaan. Hasil investigasi tersebut menemukan adanya penyimpangan senilai Rp. 7 miliar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh bupati.
Kedatangan para anggota dewan yang terhormat itu diterima dengan senang hati oleh M. Jusuf Rizal, karena beliau adalah Direktur Blora Center -- lembaga yang dibentuk bersama Sudi Silalai turut membantu SBY-JK dalam Pilpres 2004. Diharapkan LIRA ikut mendorong agar kasus ini dibongkar tuntas. LIRA turut mendorong kasus dugaan korupsi Bupati Bone Bolango ini hingga hasil investigasi tersebut diteruskan ke sampai ke Presiden SBY.
Presiden SBY juga melalui juru bicaranya Andi Mallarangeng telah menyebutkan bahwa Presiden sudah mengeluarkan Surat Ijin Pemeriksaan terhadap, Ismet Mile. Namun dalam perjalanan melalui upaya kons¬pirasi, kasus ini melalui sejumlah upaya dan loby-loby politik diharapkan tidak dilanjutkan atau dipetieskan.
Kehadiran rombongan anggota dewan ke Jakarta meminta agar penegak hukum dapat memproses kasus ini sehingga tuntas. LIRA juga akan turut mengawal kasus ini hingga tuntas dan penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan wewenang dapat ditegakkan.
“Masyarakat Bone Bolango melalui DPRD juga meminta kepada Kepo¬lisian,Kejaksaan dan KPK dapat turun tangan untuk menuntas¬kan masalah kasus korupsi Bupati Bone Bolango ini. Karena jika ini tidak ditin¬daklanjuti akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan SBY," tegas Ketua DPRD Bone Bolango, Antoni Karim dengan lantang yang diamini anggota dewan lain.
Diduga telah terjadi konspirasi politik karena Surat Ijin Pemeriksaan yang dike¬luarkan Presiden SBY tersebut tidak digubris dan malah seba¬liknya BPK & Kejaksaan akan melakukan penyidikan ulang atas dugaan korupsi ini, tegas Anton Karim. Padahal hasil temuan pansus investigasi DPRD Bone Bolango, Gorontalo dan Kejaksaan sudah jelas atas dugaan korupsi tersebut.
“Kalau tidak mana mungkin Presiden SBY gegabah memberikan Surat Ijin Pemeriksaan,” tambahnya.
Terkait dengan kasus dugaan korupsi Bupati Bone Bolango, Gorontalo, Drs. Ismet Mile, menurut Jusuf Rizal LIRA akan terus mendorong kasus ini agar dapat dituntaskan. Untuk itu LIRA akan meneruskan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ke Kapolri dan juga ke Kejaksaaan Agung.
“Ada baiknya memang KPK turun tangan karena kasus seperti ini kami duga ada main mata antara kejaksaan dan BPK. “Masak Surat Ijin Pemeriksaan Presiden SBY dilecehkan oleh kejaksaan Gorontalo,” tegas Jusuf Rizal.

Dugaan Korupsi

Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di Kabupaten Bone Bolango sebenarnya sangat banyak. Banyak penangangan proyek diduga tanpa melalui proses sesuai ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003. Namun melalui Penun¬jukan Langsung (PL).
Karena itu sikap anggota dewan yang melakukan investigasi atas kinerja Bupati Bone Bolango patut memperoleh pujian. Sebab anggota dewan tentu tidak main-main mem¬berikan penilaain atas dugaan korupsi apalagi dilakukan melalui investigasi. Dan tentu saja Presiden SBY tidak akan sembarangan menge¬luarkan ijin pemeriksaan jika sebuah laporan dinilai tidak cukup kuat dari sisi hukum.
Berdasarkan temuan DPRD, terdapat sisa dana ABT akhir tahun anggaran 2003 yang ditarik Bupati dari KPKN Gorontalo sebesar Rp 7.079.224.545. Dana itu dibenarkan untuk membiayai sisa ke¬giatan yang dikontrakkan pada tahun anggaran 2003.
Tapi pada kenyataan uang yang dicairkan tersebut tidak dimasukkan ke kas Pemda, melainkan ke rekening pribadi Drs.Ismet Mile MM yang waktu itu masih sebagai pejabat bupati.
Sisa kegiatan memang diteruskan penger¬jaan tapi tidak menggunakan dana ABT, tapi menggunakan DAU 2004. Berarti ada indikasi kuat bahwa dana ABT tersebut dikuasai sendiri oleh Ismet untuk kepentingannya.
Selain itu Ismet juga dalam melakukan pengerjaan proyek diduga menge¬nakan potongan sebesar 20% dari nilai proyek kepada 12 pelaksana yang ditunjuk. Bupati ditengarai juga menggelapkan sisa dana anggaran sewaktu menjadi Pejabat Bupati.
DPRD juga mengindikasikan bahwa pejabat di Kantor Perwakilan BPKP di Manado juga ikut bermain dalam kasus ini. Dalam kaitan inilah DPRD minta agar KPK juga memeriksa Kepala BPKP Manado.
DPRD memperkiranakan kese¬luruhan kerugian negara bisa men¬capai lebih dari Rp 10 milyar. Untuk itulah DPRD berharap agar bupati segera ditahan dan diperiksa.
DPRD menemukan pula bahwa untuk memperlancar turunnya uang dari pusat, Ismet telah menggelon¬torkan uang kepada pejabat di Direk¬torat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan. Pembayaran dilakukan melalui Kabag Pembangunan sebesar Rp 2,7 Miliar.
Atas kasus ini meski sekarang anggota dewan di Bone Bolango sudah 'jinak', Presiden LIRA, M. Jusuf Rizal akan tetap melanjutkan kasus ini hingga tuntas. Para anggota dewan akan dijadikan saksi dalam kasus ini nantinya.